Selamat datang di www.batakpos.com

KAJIAN SOSIO KULTURAL ,POLITIS DAN EKONOMI MASYARAKAT PEMILIH DALAM PILKADA

Oleh :

ROBERT SIREGAR

(Pemerhati Wilayah)

Your browser may not support display of this image.

…Proses alamiah yang diharapkan pada alam demokrasi akan menghasilkan figure pemimpin yang dapat menata dan mensejahterakan masyarakat , maka dengan UU.No.32/2004 yang diharapkan akan menemukan figure pemimpin yang dapat mengembangan wilayah…….

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; Maka untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwajudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
Berita selengkapnya … »

SIANTAR-Tiga bulan sudah ‘kursi’ sekretaris daerah (sekda) Kota Pematangsiantar lowong setelah Almarhum Tagor Batubara kembali ke pangkuan Bapa di Sorga. Walau, Kepala Bappeda Drs James Lumbangaol sudah ditunjuk menjadi pelaksana, namun siapa yang akan dilantik menjadi sekda definitif masih tak jelas. Kabarnya pertarungan merebut ‘kursi’ sekda itu makin sengit melibatkan berbagai kelompok kepentingan atas nama agama, etnis bahkan partai politik.
Beberapa nama disebut-sebut masuk nominasi untuk diajkan sebagai calon sekda, antara lain James Lumbangaol,
Berita selengkapnya … »

Jakarta (BATAKPOS)
Panitia Pemekaran Provinsi Tapanuli yang juga anggota DPR-RI Drs Saidi Butarbutar mengatakan, Ketua Komisi II DPR-RI EE. Mangindaan sependapat dan setuju pembentukan Provinsi Tapanuli pantas dan harus diwujudkan. Apalagi persyaratan teknis dan administratif berupa rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Utara dan rekomendasi Gubernur Sumatera Utara sudah dipenuhi. Berita selengkapnya … »

Seribuan lebih masyarakat dari berbagai elemen anti pemben- tukan Provinsi Tapanuli (Protap) berunjuk rasa ke DPRD Sumut, Selasa (8/5). Mereka mendesak Ketua DPRD Sumut Abdul Wahab Dalimunthe menandatangani surat rekomendasi aspirasi penolakan Protap.
Berita selengkapnya … »

Jakarta (Batakpos)
Komisi II DPR-RI yang antara lain membidangi pemerintahan, otonomi daerah dan pemekaran wilayah menyatakan sangat salut atas bulatnya pemikiran dan kebijakan pihak eksekutif dan legislatif di daerah Sumut yang merekomendasikan pembentukan Propinsi Tapanuli. Juga berterimakasih kepada panitia atas keberhasilannya memperoleh rekomendasi dari Gubernur dan DPRD Sumut karena hal itu akan mempermudah Komisi II DPR RI untuk melanjutkan proses pembahasan sehingga diharapkan Propinsi Tapanuli akan bisa terealisasi paling lambat pada akhir tahun ini. Berita selengkapnya … »