Batakpos.com Berita Bonapasogit melalui Internet

*Imal Minta Didukung Demokrat Jadi Walikota

SIANTAR.-Partai politik merupakan alat penyalur aspirasi yang bertujuan membantu dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini dikatakan ketua DPC Partai Demokrat Kota Siantar, Ir RE Siahaan pada HUT partai Demokrat yang ke-VI sekaligus peresmian kantor sekretariat yang baru, Minggu (9/9) di Jalan Kartini. Berita selengkapnya … »

SIANTAR- Dinilai telah melakukan kejahatan pidana, yakni manipulasi pengangkatan CPNS yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam seleksi penerimaan CPNS, Walikota Pematangsiantar Ir RE Siahaan diadukan ke Polda Sumatera Utara. Pengaduan ini disampaikan Pengurus Daerah MATHLA’UL ANWAR Kota Siantar ke Kapolda Sumatera Utara tanggal 6 september 2007 yang ditandatangani ketuanya Khairuddin dan sekretaris Ahmad Lubis. Disebutkan bahwa sesuai dengan surat Walikota Siantar No 800/531/BKD/2006 dikatakan bahwa Pemko Siantar menerima calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari pelamar umum sebanyak 247 orang dan 9 orang dialokasikan kepada CPNS yang lulus tahun 2004.
Berita selengkapnya … »

SIANTAR-Tiga bulan sudah ‘kursi’ sekretaris daerah (sekda) Kota Pematangsiantar lowong setelah Almarhum Tagor Batubara kembali ke pangkuan Bapa di Sorga. Walau, Kepala Bappeda Drs James Lumbangaol sudah ditunjuk menjadi pelaksana, namun siapa yang akan dilantik menjadi sekda definitif masih tak jelas. Kabarnya pertarungan merebut ‘kursi’ sekda itu makin sengit melibatkan berbagai kelompok kepentingan atas nama agama, etnis bahkan partai politik.
Beberapa nama disebut-sebut masuk nominasi untuk diajkan sebagai calon sekda, antara lain James Lumbangaol,
Berita selengkapnya … »

SIANTAR- Kasus dugaan penyelewengan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2006 di Dinas Pendidikan Pengajaran (Dispenjar) Kota Siantar tampaknya makin menarik perhatian publik. Apalagi, berbagai kalangan melihat, oknum ES yang saat itu bertindak selaku pemimpin kegiatan (pimka) yang sekarang tengah menjalani proses persidangan di PN Siantar cuma sekedar “tumbal”. Sebab sesuai ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan DAK, proyek pemerintah pusat ini sebenarnya tak mengenal istilah Pimka maupun Pimpro. Berita selengkapnya … »