Jakarta, (SIB)
Arab Saudi dikabarkan akan mengikuti jejak Uni Eropa melarang pesawat Indonesia mendarat di wilayahnya. Bila hal itu benar dilakukan, Menteri Agama siap membalas.
“Kalau nanti pemerintah Saudi mengeluarkan larangan, ya sudah putusannya kita tidak akan memberangkatkan jamaah haji,” kata Menteri Agama Maftuh Basyuni di kantor Depag, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/7).
Menurut dia kewajiban umat Islam untuk menunaikan ibadah haji gugur bila tidak ada kendaraan menuju Tanah Suci. Lalu bagaimana dengan nasib jamaah haji yang sudah membayar?
“Itu kita urus nanti. Itu belakangan, gampanglah,” ujarnya.
Maftuh menilai, seandainya larangan itu benar-benar dikeluarkan Arab Saudi, maka hal itu adalah sebuah penghinaan. Hubungan erat Arab Saudi dan Indonesia seharusnya dijadikan pertimbangan untuk mengambil keputusan.
Oleh karena itu Maftuh secara khusus meminta pemerintah Arab Saudi melihat secara langsung kondisi penerbangan di Indonesia. “Kalau di Indonesia sendiri kita sudah membahas itu, silakan pemerintah Saudi melihatnya di sini,” tandasnya.
Menag Tolak Opsi Kirim Jamaah Haji Lewat Laut
Arab Saudi tengah mempertimbangkan melarang pesawat Indonesia terbang ke wilayahnya. Hal ini memunculkan opsi untuk mengirimkan jamaah haji dengan menggunakan kapal laut. Namun tegas-tegas pilihan ini ditolak Menteri Agama.
“Saya sebagai orang yang cukup lama di sana (Saudi) dan pernah ikut serta dalam penyelenggaraan haji (melalui) laut, rasanya tidak seperti yang digambarkan. Kesengsaraannya jauh lebih banyak dari pada kesenangannya,” kata Menag Maftuh Basyuni di kantornya, Jl Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (17/7).
Meskipun demikian Maftuh tidak mempermasalahkan apabila wacana mengenai haji laut terus berkembang. Namun dia hanya meminta agar ide haji lewat laut dipikirkan masak-masak.
“Waktu itu kita belum melihat perubahan cuaca seperti sekarang ini,” imbuhnya.
Maftuh juga menyangsikan kalau biaya haji laut lebih murah US$ 400 dibandingkan haji menggunakan pesawat. Ini terkait dengan adanya waktu tambahan dan biaya ekstra yang harus dikeluarkan oleh calon jamaah haji.
“Tidak mungkin jamaah haji naik ke darat langsung ke Makkah atau Madinah. Masih diperlukan istirahat di Jeddah sekurang-kurangnya 1 hari, lalu harus menyiapkan bus paling tidak 60 bus untuk mengangkut 3.000 ribu jamaah,” tandas eks Dubes Indonesia untuk Arab Saudi dan Oman ini.
MENDUKUNG
Menteri Agama (Menag) Maftuh Basyuni bersikap tegas. Menag mewacanakan tidak memberangkatkan jamaah haji tahun ini, bila pemerintah Arab Saudi melarang pesawat Indonesia. Wacana yang disampaikan Menag harus didukung oleh pemerintah dan rakyat.
“Saya mendukung sikap tegas Menag yang siap untuk tidak memberangkatkan jamaah haji tahun ini, bila Arab Saudi melarang pesawat Indonesia. Saya kira pemerintah dan rakyat juga harus mendukung,” kata Ketua Tim Pembela Muslim (TPM) Mahendratta yang juga pemerhati masalah haji ini, kepada detikcom, Selasa (17/7).
Di mata Mahendradatta, Menag sudah beberapa kali melawan kesewenang-wenangan Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji. Antara lain mengenai pemondokan.
“Selama ini Indonesia selalu dikadali masalah pemondokan. Jamaah haji kita selalu ditempatkan di tempat yang jauh dengan harga yang lebih mahal,” kata dia. Di kawasan Arafah Mina (Armina), jamaah haji Indonesia juga ditempatkan di tempat yang jauh dari jamarat.
Dengan adanya wacana boikot haji ini, menurut Mahendra, bukan berarti Menag yang menghambat jamaah Indonesia untuk berangkat ke Tanah Suci. “Tapi, kita harus melihat bahwa yang menghambat ini adalah pemerintah Arab Saudi,” ujar dia.
Seharusnya, sebagai pelayan dua kota suci (Haramain), Pemerintah Arab Saudi tidak perlu melakukan hambatan-hambatan, seperti membatasi penerbangan ini.
“Arab Saudi harus diberi pencerahan. Mereka memproklamirkan sebagai khadimatul haramain, tapi kok membuat hambatan-hambatan. Seharusnya, malah memperlancar jamaah-jamaah haji ke tanah suci,” jelas dia.
Mahendra menyangsikan Arab Saudi mampu menangani sendiri angkutan jamaah haji Indonesia, bila pesawat Indonesia dilarang memasuki Arab. “Seharusnya, Arab Saudi berterima kasih, karena masing-masing negara sanggup mengangkut jamaah-jamaah hajinya ke Arab Saudi,” tegas pria yang sering disapa koleganya ‘ustad’ ini.
Karena itu, wacana pemboikotan pengiriman jamaah haji tahun ini harus dibawa ke Organisasi Konferensi Islam (OKI). Diplomasi seperti ini sudah menjadi tugas Departemen Luar Negeri (Deplu). Sebenarnya, tidak hanya Indonesia saja yang mengeluhkan kesewenang-wenangan Arab Saudi, tapi juga negara-negara lain, seperti Irak dan Iran.
“Saya kira Arab Saudi harus berpikir ulang untuk melarang pesawat kita ke Arab Saudi, yang berarti ini menghambat jamaah haji datang ke Tanah Suci. Bila tidak, citra Arab Saudi sebagai pelayan dua kota suci akan hancur,” tambah mantan politisi Partai Bintang Reformasi ini.
SEBAIKNYA KITA TIDAK MEMPERTAJAM
Menteri Agama Maftuh Basyuni mengancam Arab Saudi untuk tidak memberangkatkan jamaah haji Indonesia jika negeri petro dolar itu menerapkan larangan terbang bagi maskapai Indonesia.
Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia (AMPURI) menilai boikot haji itu secara politis bisa dilakukan. Hanya saja sebaiknya kita tidak mempertajam masalah ini.
Berikut petikan wawancara detikcom dengan Ketua AMPURI Baluki Ahmad, Selasa (17/7):.
Menag mengancam tidak akan memberangkatkan jamah haji Indonesia ke Arab, bagaimana tanggapan Bapak?
Sekarang ini lagi proses klarifikasi. Departemen Perhubungan kita sendiri diberikan waktu jaminan keselamatan sampai minggu keempat bulan Ramadhan. Pada saat sekaranglah kita harus memperbaiki tampilan terhadap keselamatan penerbangan kita.
Tapi Menag sendiri sudah mengancam akan menghentikan keberangkatan jamaah haji kita?
Kalau sudah menyangkut ONH, pihak pemerintah juga tidak akan gegabah. Tidak ada kondisi penerbangan kita yang tidak baik menyangkut tentang haji.
Kalau seandainya Arab melarang maskapai kita bagaimana?
Saya yakin tidak akan dilakukan penolakan oleh Arab karena jamaah haji menyangkut ibadah. Risikonya terlalu tinggi melarang satu-satunya angkutan jamaah haji. Itu hal yang gegabah.
Apa yang Anda maksud dengan risikonya terlalu tinggi?
Kan ini yang diberangkatkan jamaah haji. Yang kita tahu posisinya tidak berubah, seperti tanggal keberangkatan. Begitu juga dengan penetapan penerbangan pesawat itu sudah pasti. Jadi ini semua tidak mudah untuk mengubahnya. Itu yang jadi pertimbangan pastinya oleh Saudi, sejauh mana mereka lihat tidak layak penerbangan Indonesia. Ini yang masih perlu diperbaiki oleh pemerintah kita. Saudi juga harus melihat (perbaikan) itu.
Apa ada alasan yang khusus Arab melarang maskapai kita selain terpengaruh Uni Eropa?
Kita tidak terlalu tajam untuk melihat ada hal lain di dalamnya. Concern Pemerintah Saudi tidak akan berdampak panjang. Karena sebenarnya Garuda sendiri punya performance yang baik di dunia.
Bagaimana dengan wacana boikot mengirim jamaah haji?
Kalau secara politis, itu bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tapi marilah kita tidak mempertajam masalah ini. Kan ada waktu deadline minggu keempat bulan Ramadhan. Saya yakin pemerintah bisa selesaikan. Saya optimis, karena dampaknya akan berat.
Dampak berat seperti apa?
Kan ini tamu Allah, saya yakin kalau jamaah haji sangat diperhatikan oleh Arab Saudi. Jadi tidak mungkin mereka melarang. Sebenarnya (peringatan Arab) itu baik, maksudnya untuk memperbaiki dan memperhatikan keselamatan jamaah haji kita.
Boikot Haji Didukung, Madinah - Makkah Jadi Kawasan Internasional
Wacana Menteri Agama Maftuh Basyuni untuk tidak memberangkatkan jamaah haji tahun ini ke Arab Saudi harus didukung. Bila boikot haji ini benar-benar direalisasikan, maka tuntutan Makkah dan Madinah diinternasionalisasikan akan lebih cepat terwujud.
“Setuju banget,” Wakil Ketua Komisi VIII DPR Said Abdullah saat dihubungi detikcom, Selasa (17/7) saat ditanya apakah setuju dengan wacana Menag untuk tidak memberangkatkan jamaah haji tahun ini bila Arab Saudi melarang pesawat Indonesia.
Menurut Said, seharusnya Indonesialah yang melarang pesawat Saudia Airlines memasuki Indonesia. “Saya punya data, dalam dua tahun terakhir, Saudia selalu terlambat dalam memberangkatkan jamah haji,” kata Said.
Tahun 2005, penerbangan Saudia mengangkut jamaah haji rata-rata mengalami delay selama 27 jam. Sedangkan pada tahun 2006, delay Saudia Airlines meningkat tajam menjadi 31 jam.
“Jadi, seharusnya pemerintah Indonesia yang melarang pesawat Arab Saudi lebih dulu, karena performans-nya jelek. Problemnya, selama ini ada ketentuan antara pemerintah kita dan Arab Saudi untuk menggunakan pesawat Saudia Airlines dalam pengangkutan jamaah haji,” tutur politisi yang selalu memperhatikan masalah haji ini.
Trik Abu Jahal
Said melihat upaya Arab Saudi untuk melarang pesawat Indonesia hanyalah merupakan trik Abu Jahal. “Ini trik-trik Abu Jahal yang dipakai Arab Saudi. Sebab, Arab Saudi selama ini kesulitan dalam memberlakukan royalti kepada para penumpang yang tidak diangkut Saudia. Arab Saudi menuntut US$ 50 per penumpang,” tegas politisi dari PDIP ini.
Said yakin wacana Arab Saudi yang berencana melarang pesawat Indonesia ini terkait dengan permainan bisnis itu. “Tidak ada lain. Kalau kita stop haji dan umrah, maka yang rugi adalah Arab Saudi,” ujar dia.
Sebenarnya, kata Said, di forum internasional, sudah muncul wacana Makkah dan Madinah agar tidak dimasukkan ke dalam wilayah Arab Saudi. Istilahnya ‘diinternasionalisasi.’ Sebab, dua kota suci itu adalah kepentingan semua umat muslim.
“Jadi nanti otorisasinya oleh kedaulatan internasional, gabungan dari negara-negara muslim. Selama ini yang menyuarakan adalah Iran dan Libya. Indonesia masih menjadi anak manis dan berdiri di belakang Arab Saudi. Kalau sampai pesawat kita dilarang, maka Indonesia harus mendukung internasionalisasi ini,” jelas dia.
Bila Indonesia mendukung internasionalisasi Makkah dan Madinah, menurut Said, maka hal ini akan cepat terealisasi. Karena itulah, Said tidak yakin Arab Saudi berani melarang pesawat Indonesia. “Kalau haji dan umrah kita boikot, maka Arab akan rugi. Warga Makkah dan Madinah bisa hidup, gara-gara dari haji dan umrah,” ungkap dia.
Garuda Tidak Panik Policy Arab
Garuda Indonesia menanggapi kebijakan penerbangan otoritas Arab Saudi dengan adem ayem. Sebab Arab Saudi hanya meminta klarifikasi tentang keselamatan penerbangan, bukan melarang maskapai terbang ke negerinya.
“Itu terlalu didramatisir, kita tidak panik. Arab Saudi hanya mempertanyakan kepada otoritas Indonesia tentang keselamatan penerbangan,” kata Direktur Operasi PT Garuda Indonesia Ari Sapari kepada detikcom, Selasa (17/7).
Ari menyatakan, Garuda siap diaudit tentang standar keselamatan. “Selama ini tidak ada masalah dan semua normal. Garuda terbang ke Arab, Jedah, dan Riyadh. Jadi sejauh ada korelasi dan baik untuk kedirgantaraan, kita dukung,” ujarnya.
Dihubungi terpisah, Kapuskom Publik Departemen Perhubungan Bambang S Ervan meluruskan, tidak ada pelarangan terbang maskapai Indonesia dari Arab Saudi.
“Belum larangan, hanya sebatas surat otoritas penerbangan sipil Arab meminta klarifikasi kepada RI terkait dikeluarkan larangan terbang Uni Eropa,” kata Bambang kepada detikcom.
Bambang menyatakan, Dephub masih menunggu surat balasan dari General Authority of Civil Aviation (GACA) agar mengirimkan tenaga ahlinya untuk menilai kondisi penerbangan di Indonesia.
“Kita terus melakukan kontak,” ujarnya. (detikcom/c)