Jakarta (Batakpos)
Komisi II DPR-RI yang antara lain membidangi pemerintahan, otonomi daerah dan pemekaran wilayah menyatakan sangat salut atas bulatnya pemikiran dan kebijakan pihak eksekutif dan legislatif di daerah Sumut yang merekomendasikan pembentukan Propinsi Tapanuli. Juga berterimakasih kepada panitia atas keberhasilannya memperoleh rekomendasi dari Gubernur dan DPRD Sumut karena hal itu akan mempermudah Komisi II DPR RI untuk melanjutkan proses pembahasan sehingga diharapkan Propinsi Tapanuli akan bisa terealisasi paling lambat pada akhir tahun ini.
“Sungguh, saya amat berterimakasih kepada panitia, yang berhasil mendapatkan rekomendasi pembentukan Propinsi Tapanuli dari Gubernur dan DPRD karena hal itu akan dijadikan sebagai bahan kelengkapan untuk mempermudah proses pembahasan selanjutnya”, kata pimpinan Komisi II DPR RI H Fachrudin, ketika menerima panitia dan delegasi pembentukan Propinsi Tapanuli, Selasa kemarin (8/5) di gedung DPR RI, Senayan Jakarta.
Rekomendasi Gubernur dan DPRD Sumut itu diserahkan Ketua Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli Ir GM Chandra Panggabean, disaksikan sekitar 30 orang rombongan meliputi panitia Medan, Jakarta, serta pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang akan bergabung dengan Propinsi Tapanuli, yakni Nias Selatan (Nisel), Tapteng, Sibolga, Taput, Humbahas, Toba Samosir (Tobasa) dan Samosir.
Perjuangan pembentukan Propinsi baru Tapanuli yang dimekarkan dari Propinsi Tapanuli, adalah untuk mensejahterakan rakyat Tapanuli untuk keluar dari kemiskinan. Perjuangan ini didukung oleh 7 (tujuh) pemerintahan daerah dan DPRD Kabupaten/Kota, serta tokoh-tokoh politik dan agama, serta tokoh-tokoh masyarakat, pemuda dan mahasiswa serta seluruh masyarakat yang tidak ingin daerah itu lebih lama jadi peta kemiskinan.
Selain Ir GM Chandra Panggabean, panitia Medan yang hadir antara lain Budiman Nadapdap (Wakil Ketua), Drs Hasudungan Butar-butar (Sekretaris) Prof Datumiran Simanjuntak, Tahan M Panggabean dan KCT Sianturi. Sedangkan pimpinan dan anggota Dewan dari tujuh Kabupaten/Kota yang akan bergabung dalam Propinsi Tapanuli, diantaranya dari Taput, Fernando Simanjuntak (Ketua), Zuhal Siahaan (anggota), dari Tapteng. Antonius Hutabarat dan Tulus Hutabarat, Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga Meida Hutagalung, Ketua DPRD Kab Samosir Jhony Naibaho, Ketua DPRD Humbahas Bangun Silaban anggota DPRD Nias Selatan (Nisel) Fanelama Sarumaha, dan anggota DPRD Tobasa Domu Tampubolon.
Sedangkan panitia Jakarta antara lain, Martin Sirait, Parlin Simanjuntak, Martin Hutabarat, BM Hutagalung dan lain-lain.
Fachrudin, yang didampingi Ketua Fraksi PDS DPR RI Pastur Saut M Hasibuan dan anggota DPR RI Drs Saidi Butar-butar menegaskan, dirinya berterimakasih kepada panitia karena biasanya sangat sulit untuk mendapatkan rekomendasi dari penguasa atau mereka yang masih sedang berkuasa di suatu daerah.
“Kesulitan seperti ini, bukan hanya di Sumut, tetapi juga terjadi di daerah lain”, kata Fachrudin sambil memberikan contoh bahwa dimekarkannya Propinsi Kepulauan Riau (Kepri) dari Propinsi Induk (Riau) awalnya juga menghadapi kendala karena Pemda setempat (eksekutif) tidak memberikan rekomendasi. Tetapi berkat kegigihan masyarakat untuk berjuang dan adanya respon dari DPR RI, maka Propinsi Kepri akhirnya bisa terwujud.
Anggota Dewan dari Fraksi PDI-P ini membenarkan, salah satu penyebab lambannya proses pembahasan pembentukan Propinsi Tapanuli adalah panjangnya birokrasi di DPR RI. “Ini merupakan warisan DPR RI sebelumnya yang ke depan perlu direvisi khususnya mengenai tata tertib sehingga birokrasinya jangan terlalu panjang”, ujarnya berterus terang.
Kendati demikian, Fachrudin meminta agar masyarakat Tapanuli tetap gigih dan punya semangat untuk memperjuangkan terbentuknya Propinsi Tapanuli. “Percayalah, walaupun ada usul masyarakat di daerah lain yang diendapkan, aspirasi masyarakat yang mengusulkan pembentukan Propinsi Tapanuli tidak akan diendapkan DPR RI”, ujarnya yang disambut tepuk tangan riuh dari delegasi.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Riau ini menegaskan, kalau mau jujur, potensi Sumber Daya Alam (SDA) di daerah Tapanuli cukup bagus, namun selama ini belum ada kesempatan untuk mengelolanya. Karena ketertinggalannya, maka pada masa pemerintahan Orde Baru (Orba), daerah Tapanuli disebut sebagai peta kemiskinan di daerah Sumut.
“Kita tidak ikhlas, kalau Tapanuli terus menerus menjadi sample daripada kemiskinan dan satu-satunya pilihan untuk mengatasinya adalah dengan membentuk daerah otonomi baru, yakni Propinsi Tapanuli” kata Fachruddin sambil berharap agar pihak terkait dalam bidang pemekaran wilayah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk membangun daerah Tapanuli yang lebih maju.
TAK SABAR MENUNGGU
Ketua Pembentukan Propinsi Tapanuli Ir GM Chandra Panggabean, ketika menyerahkan rekomendasi Gubernur dan DPRD Sumut itu kepada pimpinan Komisi II DPR RI menegaskan, bahwa masyarakat Tapanuli, kini seolah tak sabar lagi menunggu terbentuknya Propinsi baru.
“Terus terang, panitia siang malam, selalu menerima desakan dari masyarakat tentang pembentukan Propinsi Tapanuli”, kata GM Chandra Panggabean sembari menambahkan bahwa suara hati nurani masyarakat itulah yang diteruskan kepada pimpinan Komisi II DPR RI dengan harapan supaya segera ditindak lanjuti.
Pada kesempatan itu para pimpinan DPRD dari tujuh Kabupaten/Kota yang akan bergabung sama-sama berpendapat, bahwa masyarakat sudah sepakat bulat menyampaikan usul pembentukan Propinsi Tapanuli. Alasannya, tidak ada cara lain untuk mempercepat laju pembangunan daerah itu, selain membentuk Propinsi Tapanuli.
“Sesuai dengan tuntutan masyarakat, semakin cepat terwujud akan semakin baik”, ucap Ketua DPRD Taput Fernando Simanjuntak yang juga diamini pimpinan DPRD lainnya seperti Ketua DPRD Samosir Jhony Naibaho, Ketua DPRD Humbahas Bangun Silaban, Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga Meida Hutagalung.
Mereka juga sama-sama berpendapat bahwa sesungguhnya Tapanuli bukan daerah tertinggal, tetapi selama ini memang ditinggalkan. Karena itu, mereka berharap agar pembentukan Propinsi Tapanuli segera direalisasi.
Martin Hutabarat SH, tokoh pengusaha muda asal Sumut di Jakarta mengemukakan, tujuan utama pembentukan Propinsi Tapanuli selain memperpendek rentang kendali pemerintahan juga untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di daerah itu. Selama ini, katanya, ongkos angkut produk atau hasil pertanian dari daerah Tapanuli cukup besar sehingga menyulitkan daya saing.
Ia memberikan contoh, ongkos satu konteiner dari Silangit ke pelabuhan Belawan Medan memakan biaya Rp 6 juta, karena jaraknya cukup jauh. Tetapi, jika diangkut ke pelabuhan Sibolga misalnya, satu konteiner ia yakin hanya memerlukan biaya sekitar Rp 1,5 juta. “Ini salah satu contoh saja”, katanya. (H1/c)/sumber: hariansib.com