Jakarta (BATAKPOS)
Pertemuan Ritz Carlton yang digelar dua hari lalu diyakini terus ditindaklanjuti. Bahkan, saat ini muncul wacana perlunya SBY-JK membentuk Koalisi Terbatas dalam melakukan reshuffle kabinet. Koalisi terbatas ini terdiri dari Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, dan PPP.

PKB, PKS, dan PBB tidak akan diikutkan dalam koalisi ini. Kabarnya wacana ini didorong oleh Partai Golkar dan telah disampaikan kepada Presiden SBY. Golkar mewacanakan hal ini sebagai respons atas sedikitnya kader Golkar yang masuk dalam kabinet SBY-JK di reshuffle jilid II ini.
Susunan kabinet SBY-JK terbaru sebenarnya sudah final. Bahkan, kepada wartawan, Wapres JK mengaku sudah melihat nama-nama menteri. Namun, JK tidak mau menyebutkan nama-namanya.
Informasi yang beredar, Koalisi Terbatas ini sudah dibahas oleh pimpinan empat parpol itu dalam berbagai pertemuan. Tapi, sepertinya Presiden SBY tidak merespons wacana ini. Presiden SBY kemungkinan tetap akan menggandeng PKS, PKB, dan PBB dalam kabinetnya.
Meski begitu, para politisi tidak patah semangat. Bahkan, ada kabar bahwa pimpinan parpol akan melakukan pertemuan dengan Wapres JK di suatu tempat sore ini. Namun, agenda ini belum terkonfirmasi.
Sekjen DPP PAN Zulkifli Hasan membantah adanya pertemuan pimpinan parpol dengan JK. “Nggak ada,” kata Zulkifli pendek saat dihubungi detikcom, Jumat (4/5). Zulkifli juga membantah mengenai adanya wacana Koalisi Terbatas yang digagas Golkar.
Ketika ditanya apakah PAN sudah dipanggil Presiden terkait reshuffle kabinet, Zulkifli mengaku belum. “Belum dipanggil. Kalau tidak dipanggil, berarti menteri kami aman,” ujar dia.
Sekjen DPP PKB Lukman Edy tidak risau dengan munculnya wacana Koalisi Terbatas yang menghapus PKB dalam pemerintahan SBY-JK. “Kami nggak tahu. Itu terserah Presiden,” ujar Edy santai.
SBY Belum Terima Pimpinan Parpol & Calon Menteri di Cikeas
Bak ada hajatan, kawasan Cikeas, Bogor, Jawa Barat kini nampak ramai. Puluhan wartawan baik media cetak maupun elektronik terlihat berkumpul di sekitar kediaman Presiden SBY. Mereka menantikan detik-detik pengumuman menjelang reshuffle.
Sejak Rabu malam (2/5), wartawan telah bersiaga di Cikeas. Namun hingga Kamis (4/5), pukul 21.00 WIB, tidak ada satu pun calon menteri yang berkunjung ke rumah SBY. Padahal Presiden SBY telah kembali ke Cikeas petang tadi.
Sebelumnya santer beredar kabar bahwa sejumlah pimpinan parpol dan calon menteri akan diterima SBY di Cikeas. Namun, ternyata kabar ini tidak terbukti dan hanya isapan jempol. Tidak ada satu pun para pimpinan parpol, maupun calon menteri yang menampakkan batang hidungnya.
Rabu malam lalu, sebenarnya sejumlah pejabat negara mendadak muncul di Cikeas. Mereka yang terdiri dari Panglima TNI Marsekal Djoko Soeyanto, Kapolri Jenderal Pol Sutanto, dan KSAD Jenderal TNI Djoko Santoso datang menemui SBY.
Saat itu, Panglima TNI, Kapolri dan KSAD diterima SBY selama 4 jam. Namun, seusai pertemuan, tidak ada pernyataan apa pun dari mereka. Diduga ketiganya dipanggil SBY untuk diajak membahas reshuffle.
PKS Minta SBY Ajak Bicara Soal Reshuffle Kabinet
Pengumuman reshuffle kabinet sudah di ambang pintu. Selama tiga hari mulai Jumat (4/5) besok, SBY akan ‘berkantor’ di kediamannya di Cikeas, Bogor. Belum ada kepastian tanggal pengumuman reshuffle. Namun, PKS meminta SBY untuk mau bicara sebelum reshuffle dilakukan.
Pesan ini disampaikan Wakil Sekjen DPP PKS Fahri Hamzah kepada detikcom, Kamis (3/5). “Ibaratnya, kami dulu menikah secara baik-baik, maka bila memang berpisah, maka juga harus baik-baik juga,” ujar Fahri.
Menurut Fahri, PKS mendukung pemerintahan SBY-JK ditandai dengan penandatanganan kontrak. “Kontrak ini bagi saya adalah sakral, karena disaksikan oleh rakyat dan terdokumentasi dengan baik,” ujar politisi yang saat ini menjadi anggota DPR ini.
Saat kontrak tersebut ditandatangani 2,5 tahun lalu, ada 4 orang yang terlibat dalam penandatanganannya. Hingga kini keempat orang ini masih hidup. Keempat orang itu adalah SBY, Jusuf Kalla, Ketua Majelis Syuro PKS KH Hilmi Aminuddin dan Hidayat Nurwahid.
“Kontrak itu berisikan mengenai platform, kita akan bekerja sama untuk kebaikan dan menyerahkan koalisi ini kepada rakyat. Dengan kontrak ini, semua cita-cita perubahan, seperti pemberantasan korupsi maupun perubahan-perubahan yang mengarah kepada kebaikan dan demi kepentingan rakyat, maka kami ikut mendukung,” ujar SBY.
Karena itu, bila memang SBY melakukan reshuffle, seharusnya PKS juga diajak bicara. “Ini penting. PKS menghargai hak prerogatif presiden, tetapi untuk menyusun pemerintahan ini secara bersama-sama mati kita omong,” ujar Fahri.
Hingga malam ini, PKS belum mendapatkan undangan dari Presiden SBY terkait rencana reshuffle kabinet tersebut. “Saya masih mau berbaik sangka, bahwa Presiden akan mengundang PKS. Ketua Majelis Syuro kami KH Hilmi Aminuddin siap bicara empat mata,” ujar dia.
Menurut Fahri, sampai sekarang PKS juga belum diberitahu apakah ada menteri yang dulu direkomendasikan PKS yang akan diganti. “Diganti atau tidak itu tidak masalah buat kami. Yang penting, kami diajak bicara. PKS tidak memiliki interest apa pun dalam hal ini dan tidak akan menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan rakyat,” jelas Fahri. (detikcom/r)