Selamat datang di www.batakpos.com

Medan - Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara (Sumut), Muger Hery Immanuel Berutu, meninggal dunia akibat serangan jantung. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak bisa diselamatkan.
Saat serangan jantung, Bupati Hery Berutu, sedang dalam perjalanan pulang dari Medan. Dalam perjalanan pulang, Hery mengeluh sesak nafas dan sempat membeli obat di Brastagi, Kabupaten Karo. Namun sesaknya tak kunjung hilang.
Bupati berusia 41 tahun tersebut kemudian dilarikan ke Puskesmas Sukaramai, Kecamatan Kerajaan, Pakpak Bharat, Jumat (27/4/2007) pukul 16.00 WIB. Karena kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan, kemudian dibawa ke RSU Sidikalang, Kabupaten Dairi.
Jenazah bupati yang rencananya pada Sabtu esok (28/4/2007) menyambut kedatangan Menteri Kehutanan MS Kaban di Sibande ini pun disemayamkan di rumah dinas di Salak, ibukota Kabupaten Pakpak Bharat. Jumat malam ini juga jenazah akan dibawa ke rumah orangtuanya di Jalan Pasar III, Padang Bulan Medan.
Muger Hery Immanuel Berutu menduduki jabatan sebagai Bupati Pakpak Bharat sekitar 18 bulan. Dia dilantik Gubernur Sumut Rudolf M Pardede pada 25 Agustus 2005 lalu untuk masa jabatan 2005 -2010 bersama Wakil Bupati Makmur Berasa. Mendiang meninggalkan 3 orang anak.
Kepala Badan Informasi dan Komunikasi (Infokom) Sumut Eddy Syofian menyatakan Hery dikenal berkepribadian baik. “Dia memiliki pribadi yang santun dan baik. Pemerintah Provinsi Sumut menyatakan duka cita atas meninggalnya beliau,” ucap Eddy Syofian.
Dikutip dari : www.detiknews.com

JAKARTA - Penyanyi cantik Rossa, 28, mengaku sedang menjalani masa introspeksi diri. Begitu pun suaminya, Yoyo Padi. Menurut Rossa, dirinya bersama suami kini sama-sama merenungi kesalahan dan kekurangan masing-masing.

Berita selengkapnya … »

Jakarta (SIB)
Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) siap memeriksa sekaligus membongkar aliran dana mantan pejabat dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yang memarkir uangnya di Singapura jika diminta oleh aparat penegak hukum, kata Yunus Husein. PPATK memiliki cara-cara untuk bisa mengetahui aliran dana mereka,” kata Kepala PPATK itu, Jumat (27/4).
“Jika diminta aparat penegak hukum, kami siap dan kami memiliki banyak cara untuk mengetahui jumlah dan siapa pemilik dana yang disimpan di Singapura dan sejumlah negara lainnya. Namun, hingga kini belum ada permintaan kepada PPATK untuk melakukan itu,” ia menambahkan.
Yunus tidak mau berbicara lebih banyak tentang hal tersebut karena hingga kini PPATK belum menerima laporan maupun permintaan untuk menelusuri aliran dana para pejabat dan mantan pejabat bahkan harta para koruptor di Singapura.
Yunus mengemukakan hal itu menanggapi pernyataan aktivis LSM Indro Tjahyono yang menyebut sejumah mantan menteri dan menteri anggota KIB menyimpan uangnya dalam jumlah besar di Singapura. Indro juga mengatakan, sejumlah koruptor pengemplang dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sudah kabur dari negara pulau itu.
Sementara Indro mengatakan perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura tidak akan berhasil mengembalikan para koruptor dan jarahannya ke Indonesia karena proses hukum di Singapura berbeda dengan Indonesia. Apalagi, si koruptor tersebut sudah menjadi warga negara Singapura. Selain itu akan lebih sulit jika uang hasil korupsi itu diatasnamakan orang lain yang merupakan warga negara Singapura.
Sebenarnya, kata Indro, bukan soal ekstradisi yang paling penting melainkan masalah imigrasi dan data-data kependudukan di Indonesia yang tidak jelas. Selama ini imigrasi sangat lemah sehingga para pelaku koruptor dengan mudah kabur keluar negeri.
Demikian juga dengan data-data kependudukan di Indonesia yang amburadul sehingga seorang pelaku kejahatan atau koruptor dengan mudah berganti identitas sehingga mereka dapat kabur keluar negeri atau kemana saja dengan mengganti nama dan identitas lainnya. (tbt/t)/hariansib.com

Judul ngaco banget, I know. Saya lagi pengen decompressing my mind aja dengan kengacoan.

Berita selengkapnya … »

JAKARTA - Tak sampai dua pekan, Putri Indonesia 2006 Agni Pratistha Arkadewi, 19, bertolak ke Meksiko. Gadis cantik bintang film Mengejar Matahari itu bakal mewakili Indonesia untuk mengikuti kontes kecantikan Miss Universe.

Berbagai persiapan sudah dilakukan Agni. Kemarin, bertempat di Taman Sari Royal Heritage Spa, Jakarta, kekasih bintang film dan model Herjunot Ali itu melakukan fitting sejumlah gaun yang akan dipakainya di perhelatan tahunan tersebut.

Berita selengkapnya … »

Jakarta (Batakpos)
Desakan agar Yusril Ihza Mahendra dinonaktifkan sebagai Mensesneg mencuat lagi.Langkah itu diperlukan agar Yusril bisa diperiksa terkait pencairan dana Tommy Soeharto.
“Presiden harus menonaktifkan dulu Yusril sebagai Mensesneg agar mudah proses hukumnya, juga kekayaan Yusril yang mencapai Rp 4,8 miliar harus diperiksa,” kata Ketua Badan Pengurus YLBHI Patra M Zein dalam diskusi tentang pencairan dana Tommy di Kantor Kontras, Jalan Borobudur, Jakarta, Senin (23/4).
Penonaktifan Yusril tidak bisa ditunda lagi, mengingat mantan Menkumdang itu selama ini juga terjerat berbagai kasus, seperti kasus HGB Hilton dan Kemayoran.
Patra juga menyatakan, pembukaan rekening Tommy seharusnya dilaporkan terlebih dahulu kepada KPK, Menkeu dan BPK. Begitu juga dengan pencairan uang Tommy, pihak berwenang harus menunjuk seorang jaksa, bukan Menkum HAM, sesuai UU Kejaksaan. “Masalahnya mau tidak SBY menonaktifkan Yusril,” tantang dia.
Sementara Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti mengatakan, SBY harus melakukan aksi atas ulah Yusril karena posisi Yusril bisa membahayakan Indonesia. Jika dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan Indonesia masuk daftar hitam lagi sebagai negara tempat yang mendukung money laundering. Anggota Komisi III DPR Gayus Lumbun mengatakan, untuk mencairkan dana milik negara seharusnya Yusril meminta izin terlebih dahulu kepada Menkeu dan BI.
“Sekarang kita lihat, apa pencairan dana Tommy itu masuk APBN atau tidak. Kalau tidak, itu artinya penggelapan,” tegasnya. Karena itu, SBY harus mengambil langkah dan sikap untuk menegur Yusril karena secara kasat mata telah terjadi pelanggaran.
DPR SEGERA GELAR RDPU TERKAIT PENCAIRAN UANG TOMMY SOEHARTO
Komisi III dan komisi II DPR RI akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk memperoleh keterangan sebanyak-benyaknya terkait pencairan uang Tommy Soeharto melalui rekening Departemen Hukum dan Ham.
“RDPU akan kami gelar bersama mitra kerja untuk memperoleh kejelasan,” kata anggota Komisi III Gayus Lumbun dalam sebuah diskusi yang difasiitasi oleh Indonesian Coruption Watch (ICW) di Jakarta, Senin.
Menurut Gayus, RDPU yang akan digelar setelah masa reses DPR habis adalah langkah penting karena masalah pencairan uang Tommy sudah mencapai tingkat yang cukup memperihatinkan.
Hal itu, katanya, diperparah dengan sikap Presiden yang terkesan lamban dalam mengungkap semua ketidakjelasan yang ada.
Sikap Presiden itu patut disayangkan karena kasus pencairan uang Tommy menyangkut lembaga kementerian yang menjadi tanggung jawab Presiden.
Gayus mengatakan seharusnya pemerintah dan segenap alat penegak hukum negara harus bertindak secara cepat dan terkoordinir untuk mengungkap segala sesuatu di balik pencairan uang tersebut.
Saat ini, katanya, setiap lembaga negara terkesan bergerak sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang jelas dari Presiden. “Ini adalah wujud ketiadaan sinergi,” kata Gayus.
Lebih lanjut Gayus mengatakan, polemik tentang pencairan uang Tommy itu dapat dikaji dengan menggunakan sejumlah Undang-undang (UU), di antaranya adalah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, UU Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Melihat kompleksitas tersebut, Gayus mengatakan penyelesaian masalah pencairan uang Tommy harus dilakukan melalui kerjasama antar lembaga negara beserta alat kelengkapan masing-masing. (detikcom/Ant/t)

Jakarta (batakpos)
Awal Mei nanti, Presiden SBY akan merombak jajaran kabinetnya. Lembaga Survei Indonesia (LSI) optimistis pamor SBY-JK bakalterdongkrak jika fokus perombakan untuk meningkatkan kinerja kabinet.
Dalam survei yang dilakukan LSI Maret 2007 lalu, pamor SBY-JK anjlok di bawah ambang batas psikologis. Popularitas SBY tinggal 49,7 persen, sedangkan JK di angka 46,9 persen.
“Reshuffle bisa menambah kepercayaan publik pada Presiden jika konteksnya memperbaiki kinerja kabinet atau pemerintah,” kata Direktur Eksekutif LSI Saiful Mujani kepada detikcom, Senin (23/4).
Sebab survei yang dilakukan Maret 2007 itu mencerminkan masyarakat sudah pesimistis dan kurang puas dengan kinerja Presiden, terutama yang terkait kebutuhan pokok seperti beras.
“Harga beras yang tinggi bagi masyarakat kalangan bawah merupakan persoalan besar,” ujar Saiful.
Karena itu, reshuffle yang dilakukan SBY diharapkan bisa merespons keinginan rakyat. SBY harus membuat solid tim ekonominya yang kini kurang selaras, terutama antara Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian.
Tim ekonomi SBY perlu dibenahi supaya terdiri dari orang-orang yang sepaham. SBY harus bisa melihat siapa anggota tim ekonominya yang bisa dipertahankan.
“Presiden juga harus punya referensi kebijakan. Jika Presiden mengatakan harga beras harus turun, tapi kemudian ada menteri yang menghalangi harga beras turun, dia harus dikeluarkan,” tutur Saiful.
Pria bergelar doktor dari Ohio University ini juga menyoroti kasus-kasus korupsi yang dari persepsi publik mengalami penurunan cukup tajam. Turunnya persepsi publik ini mengindikasikan anggota kabinet yang terkait masalah ini harus dibenahi.
“Karena ini menjadi sumber ketidakpastian bagi masyarakat. Misalnya, menteri yang jelas-jelas melanggar hukum. Meski secara hukum belum terbukti, secara politis jelas itu tidak benar. Presiden harus copot dia,” tegas Saiful.
SBY juga harus menempatkan orang yang cocok untuk pos mendagri setelah Mendagri M Ma’ruf mengalami gangguan kesehatan.
Tidak hanya itu, komitmen menteri-menterinya di bidang investasi dan ketenagakerjaan juga harus dilihat lagi.
“Kita bisa lihat nanti dalam survei Juni atau Juli yang akan dilakukan LSI, apakah reshuffle yang dilakukan berdampak positif atau sebaliknya. Kalau tidak (negatif), tentu harus dicari tahu lagi penyebabnya,” kunci pria kelahiran Serang 8 Agustus 1962 ini.
PAN Belum Diajak Bicara Reshuffle
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berjanji akan mengkomunikasikan reshuffle kabinet dengan partai-partai politik. Namun PAN mengaku belum pernah diajak bicara oleh SBY, meski reshuffle dijanjikan awal Mei 2007.
“Belum. Kami belum diajak bicara (reshuffle). Baru ada sinyal-sinyal saja. Tapi terserah presiden, karena reshuffle itu hak prerogatif presiden,” ungkap Sekjen PAN Zulkifli Hasan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin.
Meski PAN berharap SBY mengkomunikasikan reshuffle dengan pimpinan parpol, namun bukan berarti PAN akan “mengintimidasi” SBY. SBY diminta tetap diminta mempertimbangkan reshuffle kabinet berdasarkan profesionalitas.
“Presiden jangan terpengaruh oleh para elit parpol. Karena reshuffle itu hak prerogatif, jadi jangan sampai terkontaminasi. Reshuffle itu kan untuk memperbaiki kinerja pemerintah,” kata Zul.
Presiden juga diminta untuk tidak semata mempertimbangkan aspek politis. Misalnya dalam kasus desakan mundur terhadap menteri dari PAN, Hatta Rajasa. Zul melihat desakan mundur terhadap Menteri Perhubungan itu cenderung politis.
“Kalau saya melihat, aspek politisnya sangat tinggi terkait dengan soal Hatta. Presiden tidak boleh terpengaruh dengan aspek politis,” tandas Zul.
Siapa menteri akan diganti ditanya ke dukun
Bulan Mei sebentar lagi tiba. Para menteri Kabinet Indonesia Bersatu dag dig dug. Siapa yang kena reshuffle? Kabarnya ada yang tidak tahan menanggung resah dan gelisah. Jawaban pun dicari ke dukun. Benarkah?
“Astagfirullah al-adzim,” seru Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman terperanjat saat dikonfirmasi apa benar ada sejumlah menteri yang ke paranormal alias dukun.
Sejurus kemudian, Kusmayanto pun tertawa geli sambil menggelengkan kepala. Kusmayanto ditemui usai mendampingi SBY mengikuti peresmian Pekan Keselamatan Transportasi Darat di Sasono Langen Budoyo, TMII, Jakarta, Senin (23/4).
Kalau Bapak yang kena reshuffle bagaimana? “Pokoknya saya memberikan yang terbaik saja bagi negara,” ujarnya diplomatis sambil berlalu.
Menristek bantah dirinya sakit
Menteri Negera Riset dan Teknologi Dr Kusmayanto Kadiman membantah dirinya sakit seperti diberitakan media massa sehingga diperkirakan termasuk dalam menteri yang akan diganti atau direshuffle pada awal bulan Mei oleh Presiden Yudhoyono.
“Saya tidak bisa memberi komentar atau masukan apa-apa tentang reshuffle selain mengatakan bahwa saya sehat, seperti dilaporkan tim dokter RS Gatot Subroto,” kata Kusmayanto, Senin (23/4).
Mantan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) itu mengatakan dirinya melakukan kateter jantung sesuai usulan dokter, dan bukan karena dirinya terkena serangan jantung atau stroke.
Kusmayanto juga membantah bahwa soal kesehatan menteri dan rencana reshuffle tersebut merupakan pernyataan dari dalam kabinet, sehingga hanya menganggapnya sebagai pernyataan umum.
Soal itu tentu perlu berdasarkan data kesehatan orang per orang yang dibuat tim dokter RS Gatot Subroto. Saya yakin RI-I (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, red) dan RI-2 (Wapres Jusuf Kalla, red) punya akses ke data tersebut,” katanya.
Kusmayanto Kadiman disebut-sebut termasuk dalam jajaran 13 menteri kabinet yang rencananya akan direshuffle, karena alasan tidak sehat, antara lain karena berpenyakit jantung.
Menteri-menteri lainnya yang disebutkan tidak sehat antara lain, Menteri Dalam Negeri M Ma’aruf (sedang dirawat di Singapura), Menteri Agama Maftuh Basyuni, Menteri Negara Lingkungan Rachmat Witoelar, Menteri PU Djioko Kirmanto, Menhan Juwono Sudarsono serta Menteri Negara BUMN Sugiharto.
Pariwisata Terpuruk, Menteri Jero Wacik Dinilai Gagal
Semakin kencangnya isu reshuffle kabinet oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat kalangan pariwisata Bali mengkritisi kiprah Menteri Pariwisata Jero Wacik. Ia dinilai gagal melakukan pemulihan pariwisata Indonesia dan Bali pasca bom Bali I dan II.
“Recovery pariwisata yang menelan biaya Rp 60 miliar sejak tahun 2006 tidak membuahkan hasil yang signifikan,” kata Pengusaha Pariwisata Bali Jro Gede Karang Tangkid di rumah makan Taliwang, Jl Teuku Umar, Denpasar, Senin (23/04).
Jro Karang juga menilai kebijakan pariwisata Indonesia telah keliru, sehingga tidak terjadi perubahan iklim pariwisata. Hal ini disebabkan karena tidak adanya terobosan baru yang bisa membangkitkan pariwisata.
“Satu permasalahan adalah sebagai pejabat utama, semestinya tahu objek wisata yang menarik itu seperti apa. Contohnya, pariwisata Bali saat ini sangat monoton dan tidak ada terobosan sehingga membosankan wisatawan asing,” kata Jro Karang yang juga mantan Ketua Tim Sukses SBY-JK di Bali.
Untuk memulihkan pariwisata Bali, sebagai ikon pariwisata Indonesia, dia mengusulkan wisata pedesaan. Menurut dia, wisata pedesaan sangat digemari wisatawan mancanegara. Wisata ini memadukan antara pertanian sebagai akar budaya dengan pariwisata. Jenis wisata ini sangat cocok diterapkan di seluruh Indonesia.
Jro Karang berharap dalam reshuffle kabinet nanti, presiden menempatkan orang-orang profesional, serta mengubah kebijakan pariwisata yang menukik dan mengenai sasaran pembenahan pariwisata.
Sementara itu, Ketua DPD Asita Bali Allpurwa mengatakan peningkatan pariwisata Bali tidak signifikan. “Ada kenaikan, tetapi jenis wisatawan tidak seperti dulu. Angka wisatawan meningkat tetapi duitnya belum signifikan. Jenis wisatawan saat ini masa tinggalnya pendek. Wisatawan tradisional yang potensial seperti Amerika, Inggris dan Australia masih di bawah travel warning,” kata dia. (detikcom/Tbt/j/i)